Tugas Rangkuman Bab 11, 12 dan 13

TUGAS

EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh :

Nama : Rizky Rufaida Sari

Npm : 31208096

Kelas : 2 DD 04

Universitas Gunadarma

2009

BAB 11

Pembangunan Daerah

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor.

Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah:

(1) mengenali ekonomi wilayah, dan

(2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang, sedang pertumbuhan mengacu pada masalah negara maju. Menurut Schumpeter, perkembangan adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Bedanya pertumbuhan dengan pembangunan adalah bahwa pertumbuhan lebih melihat kepada target, sedang pembangunan melihat prosesnya. Namun demikian, istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan jangka panjang.

3. Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah

Paradigma sebagai contoh yang terpadu merupakan unsur inti dari apa yang menurut pembahasan di sini disebut sebagai aspek yang paling lengkap dan paling sulit dipahami. Kuhn mendefinisikan paradigma, yang ia yakini sebagai konsep filosofi sentral dari kajiannya sebagai berikut: "secara universal paradigma merupakan pencapaian ilmiah yang dapat dipahami yang dapat membantu kalangan praktisi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (1970). Sementara itu Masterman berpendapat bahwa paradigma adalah sebuah 'gambaran' konkret dari sesuatu, katakanlah A, yang digunakan secara analogis untuk menjelaskan sesuatu yang lain yang juga konkret, katakanlah B. Paradigma adalah sebuah konstruksi yang dapat diketahui; sebuah artifak". Berdasarkan pengertian ini, kalangan ilmuwan biasanya menghasilkan kesepakatan mengenai prinsip dan aturan bersama didalam mendefinisikan suatu teori, aplikasi, dan instrumentasi saat mereka berusaha membentuk contoh klasik atau gambaran standar tertentu yang menjadi pedoman bagi perilaku ilmiah: agar dapat diuraikan melalui pendekatan lain, maka kalangan ilmuwan tersebut harus diberi petunjuk mengenai cara kerja yang harus mereka lakukan. Karakteristik strategis dari paradigma sebagai sebuah contoh adalah kekonretannya (sifat konkret dari paradigma), yang mampu menjawab teka-teki yang dihadapi oleh para ilmuwan.
Seperti sebagian besar bentuk teka-teki yang baik, teka-teki dalam kegiatan menabung memiliki potongan-potongan yang banyak.

Keynes, dalam bukunya The General Theory mengeluarkan hipotesis hubungan antara disposable income dan konsumsi dimana konsumsi menjadi fungsi dari disposable income. Data crosss-section menunjukkan bahwa rasio tabungan sangat berbeda diantara kelompok pendapatan. Untuk melengkapi fakta yang terjadi setelah terjadinya perang, konsumsi terbukti sangat kuat, terlepas dari terjadinya penurunan disposable income. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi konsumsi berperilaku secara berbeda diluar siklus yang dijalaninya selama periode waktu yang lama. Usaha untuk mencocokkan teori dengan fenomena sekuler, cross-sectional, dan siklik ini, dan untuk menghubungkannya satu sama lain dalam cara yang konsisten, menjadi perhatian utama bagi pihak-pihak yang berusaha untuk mengembangkan teori makroekonomi.

4. Perancanaan Pembangunan Daerah

Langkah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diawali dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yang didasarkan pada visi, misi, hingga program kepala daerah terpilih. Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah memuat visi, misi kepala daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah, dan juga program skpd. Dari rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah, skpd menyusun renstra skpd yang juga berupa program skpd. Kemudian program skpd tersebut juga menjadi bahan masukan kembali pada rancangan awal RPJMD. BAPPEDA kemudian meyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan jangka menengah daerah guna penyusunan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD kemudian ditetapkan sebagai rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk digunakan sebagai penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Kerja Daerah (RKPD).

Dalam pembangunan wilayah di suatu negara dan daerah diperlukan suatu perencanaan dan penganggaran. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk mencapai suatu tujuan. Karena itu, perencanaan diperlukan agar pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, perencanaan sendiri membutuhkan penganggaran agar program-program yang tertuang dalam perencanaan dapat terlaksana dan tercapai secara maksimal dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

BAB 12

Hutang Luar Negeri dan

Pembiayaan Pembangunan di Indonesia

1. Modal Asing dalam Pembangunan

Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakan hukum.

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Bukan haya itu seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing.

Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan. Hal ini didukung oleh arah kebijakan ekonomi dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 salah satu kebijakan ekonomi tersebut adalah :

“mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.”

Kebijakan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi prioritas dan fasilitas. Alasan kebijakan yang lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mencari modal asing agar mau kembali menanamkan modalnya di Indoensia sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Ditambah lagi sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998, penanaman modal di Indonesia semakin menurun. Jangan menarik investor, menjaga investor yang sudah ada saja belum maksimal, misalnya dengan tutupnya perusahaan asing seperti PT. Sony Electornics Indonesia pada 27 Nopember 2002. Terlebih lagi pada tahun 2003 yang lalu, hal ini dikarenakan adanya invasi Amerika ke Irak serta mewabahnya penyakit sindrom pernafasan akut. Hal ini menimbulkan ketidak pastian perekonomian dunia dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia terutama terhadap penanam modal, padahal pemerintah telah mencanangkan tahun 2003 ini sebagai tahun investasi.

Untuk bisa memenuhi harapan tersebut, pemerintah, aparat hukum dan komponen masyarakat dituntut untuk segara menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

Usaha pemerintah untuk selalu memperbaiki ketentuan yang berkaitan dengan penanaman modal asing antara lain dilakukan dengan memperbaiki peraturan dan pemberian paket yang menarik bagi investor asing. Pada akhirnya harus tetap diingat bahwa maksud diadakannya penanaman modal asing hanyalah sebagai pelengkap atau penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Pada hakekatnya pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan swadaya masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dan hati-hati dalam memberikan persetujuan dalam penanaman modal asing agar tidak menibulkan ketergantungan pada pihak asing yang akan menimbulkan dampak buruk bagi negara ini dikemudian hari.

2. Sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia

Rezim Orde Baru mengemis kepada AS agar mendapatkan hutang dan bantuan mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia. Untuk membantu Indonesia, AS menggunakan pendekatan multiateral dengan melibatkan IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB. AS menekankan bahwa IMF dan Bank Dunia harus terlibat aktif dalam proses rekonstruksi perekonomian Indonesia yang sedang hancur. IMF berperan dalam program stabilisasi ekonomi, penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia, dan memobilisasi penggalangan hutang baru untuk Indonesia. Sedangkan Bank Dunia memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi Indonesia. AS juga menginginkan Orde Baru menjadikan buku-buku teks dan referensi dari universitas di Amerika sebagai standar dalam program stabilisasi ekonomi.

Sejak itulah hutang luar negeri (HLN) dijadikan sumber pembiayaan pembangunan Indonesia. HLN yang pada awalnya dinyatakan pemerintah sebagai pelengkap malah menjadi candu. Doktrinisasi HLN sebagai anggaran penerimaan pembangunan, menyebabkan negara tidak merasakan APBN telah mengalami pendarahan (bleeding fiscal) mulai tahun 1986. Sejak itu Indonesia terperosok dalam jebakan HLN (debt trap) sehingga pemerintah selalu bergantung kepada asing. Hayter (1971) dan Pomfret (1992) mengingatkan HLN tidak akan disalurkan jika tidak ada keuntungan ekonomi bagi pemberi hutang. HLN merupakan metode ampuh bagi para kreditor untuk menguasai SDA Indonesia sekaligus menggali keuntungan finansial dari proyek dan bunga HLN.

John Perkins dalam bukunya Confessions of Economic Hit Man mengungkapkan timnya bekerja untuk meyakinkah pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur jalan raya, pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri yang dibiayai oleh HLN dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan USAID. Setiap pinjaman selalu disertai syarat: pemerintah Indonesia harus menggunakan perusahaan rekayasa dan konstruksi dari Amerika Serikat. Dana HLN untuk Indonesia tidak pernah ditransfer ke rekening pemerintah, melainkan ditransfer dari Washington langsung ke rekening kantor perusahaan-perusahaan rekayasa dan konstruksi Amerika Serikat. Sebaliknya pemerintah Indonesia harus membayar cicilan pokok dan bunganya.

BAB 13

Pertumbuhan Ekonomi dalam

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

1. Peranan Lingkungan dalam Perekonomian

Pembangunan sering kali menjadi semacam ideology of development. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun pengalaman kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang Pembangunan Ekonomi. Pembangunan berlanjut atau Sustainable development merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Pembangunan yang membawa peningkatan produksi, konsumsi, kapital yang kemudian akan membawa kemajuan teknologi, ternyata memiliki segi negatif: yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, yang mesti dihindari karena akan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Sehingga pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan merupakan keharusan agar dapat menghindarkan dari segi negatif di atas.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat/affluent society dengan memperhatikan dan memelihara sumber daya alam atau planet bumi agar di kemudian hari tidak terjadi deteriorasi ekologis, soil depletion dan penyusunan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masalahnya bagi negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia adalah bagaimana dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang miskin melalui kegiatan pembangunan ekonomi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam; namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, oleh sebab itu dalam makalah ini dicoba diungkap secara umum sebagai gambaran potret lingkungan hidup, khususnya dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah.

2. Industrialisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.

Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Lingkup dan Definisi

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Skema pembangunan berkelanjutan:pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "...keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan bekelanjutan, dimana pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari Pembangunan Hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas.

Beberapa riset memulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan kombinasi dari ala dan budaya. Network of Excellence "Sustainable Development in a Diverse World" SUS.DIV, sponsored by the European Union, bekerja pada jalur ini. Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi pembangunan berkelanjutan.

Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis yang salah satunya dilakukan di Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekolog mendalam. konsep yang berbeda jga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko(lingkungan)sentrisme dan antropo(manusia)sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya.

Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan matrik dan indikator keberlanjutan.

3. Industri dan Eksternalitas dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia ataupun, oleh sumber daya kapital.

Keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan nasional (Pendapatan Domestik Bruto) di samping juga adanya kegiatan luar biasa dari masyarakat di bidang: penemuan cara produksi baru, penyesuaian teknologi, dan penerapan teknologi untuk kegiatan menghasilkan barang yang dijual di pasar.

Tahap industrialisasi berdasarkan tolok ukur kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB, dapat dibagi menjadi;

(1) tahap non- industrialisasi,

(2) tahap dalam proses menuju industrialisasi,

(3) tahap semi industri,

(4) tahap industrialisasi penuh.

Eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi. Akibat negatif adalah semakin menipisnya, berkurangnya dan semakin rusaknya sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, yang biasanya ini dianggap sebagai biota pembangunan. Sedangkan yang positif adalah meningkatnya jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui industrialisasi.

Kebijaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan menurut Hadi Prayitno dan Budi Santosa (1996, ha1147-156), minimal haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: menghormati dan memelihara komunitas kehidupan,memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan daya hidup dan keragaman bumi Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang dan mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.

Makalah Masalah Kemiskinan di Kota Bekasi

Makalah
Masalah Kemiskinan
di Kota Bekasi








Disusun Oleh :
Nama : Rizky Rufaida Sari
NPM : 31208096
Kelas : 2 DD 04




Universitas Gunadarma
2009

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan dan menyusun makalah yang berjudul “Masalah Kemiskinan di Kota Bekasi “
Kemiskinan merupakan salah satu penyakit sosial yang melanda kota Bekasi. Sebagai salah satu kota satelitnya Jakarta, ternyata Bekasi belum bisa terlepas dari masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan bertambah kompleks dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM memicu munculnya orang-orang miskin baru, sehingga pemerintah kabupaten Bekasi diharapkan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan ini.
Sebagaimana manusia yang tidak dapat luput dari kesalahan, penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan yang ada dalam penulisan makalah ini. Maka dari itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sebagai bahan acuan dalam pembuatan makalah berikutnya.

Bekasi, 31 Desember 2009
Penulis












DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.I Latar Belakang Masalah 1
I.II Rumusan Masalah 1
I.III Tujuan Penulisan Makalah 1
BAB II ANALISIS PERMASALAHAN 2
II.I Pengertian Kemiskinan 2
II.II Dimensi Kemiskinan 3
II.III Indikator Kemiskinan 3
II.IV Gambaran kehidupan masyarakat Kota Bekasi 3
II.V Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Bekasi 4
II.VI Strategi penanggulangan kemiskinan di Bekasi 5
BAB III PENUTUP 7
III.I Kesimpulan 7
III.II Saran 7





BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang Masalah
Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan, khususnya di Kota Bekasi
Kehidupan masyarakat Bekasi yang makin berkembang dari Agraris menuju industri. Banyak lahan-lahan pertanian diubah menjadi pabrik-pabrik yang megah. Kawasan-kawasan industri mulai memperluas lahannya. Lahan-lahan pertanian produktif pun telah menjadi perumahan-perumahan penduduk, dan nasib para petani semakin terjepit bagi mereka yang tidak sanggup atau tidak diterima menjadi buruh pabrik, dan akhirnya menjadi pengangguran.
Berdasarkan uraian diatas, maka relevan sekali apabila penulis mengangkat topik “Kemiskinan di Kota Bekasi” , sebagai judul dalam penulisan makalah ini.
I.II Rumusan Masalah
Dalam tugas terstruktur individu ini, penyusun yang membahas mengenai masalah kemiskinan, didapatkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam analisis permasalahan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: “Apa yang menjadi masalah dasar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia”.
I.III Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang kemiskinan di Indonesia ini adalah sebagai berikut:
1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut berperan serta untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi kemiskinan yang merupakan tantangan global dunia ketiga.
3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

BAB II
ANALISIS PERMASALAHAN
II.I Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
· Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
· Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
· Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.
Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman, dan kemiskinan individu. Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia.
II.II Dimensi Kemiskinan
Kemiskinan dibagi menjadi beberapa dimensi, diantaranya :
· Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Indonesia sebagai Negara Berkembang bisa menjadi pihak yang kalah dalam globalisasi, sehingga daerah industri seperti Bekasi dapat menjadi daerah dengan bertambahnya penduduk miskin.
· Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan akibat rendahnya. Kemiskinan pedesaan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembanguna perkotaan akibat kecepatan pertumbuhan perkotaan.
· Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
· Kemiskinan konsekuensial, kemiskinan akibat faktor-faktor eksternal seperti konflik / bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.
II.III Indikator Kemiskinan
Seseorang dapat dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dibawah ini, yaitu :
· Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan).
· Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
· Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
· Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
· Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
II.IV Gambaran Kehidupan Masyarakat Kota Bekasi
Setiap warga negara mempunyai hak asasi untuk dapat hidup dengan layak. Negara juga telah menjamin dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Corak kehidupan masyarakat Bekasi beraneka ragam dengan berbagai jenis mata pencaharian misalnya petani, pedagang, buruh pabrik , nelayan, dan sebagainya. Dan tingkat pendapatannya pun berbeda.
Wilayah Bekasi sebagai salah satu kota satelitnya Jakarta atau kota penunjang Jakarta, letak wilayah yang strategis yaitu dekat dengan Ibu Kota Negara, jumlah penduduk yang melimpah, serta keanekaragaman budaya. Potensi-potensi tersebut dapat memajukan Bekasi bila dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sekarang ini Bekasi mengembangkan diri dari wilayah agraris menuju industri. Dengan berkembangnya industri di Bekasi diharapkan akan memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong income daerah akan tetapi perubahan itu menyebabkan banyak penyakit sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, prostitusi dan pengangguran.
Munculnya pabrik-pabrik selain membawa dampak positf juga membawa dampak negatif. Masyarakat Bekasi yang semula hidup sebagai petani harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Sebagian masyarakat sudah siap menuju industri dari segi pendidikan dan mental dan sebagian lagi belum siap, karena tekanan kehidupan para petani banyak menjual lahan pertaniannya pada industri. Lahan-lahan pertanian produktif di Bekasi mulai berkurang berubah menjadi bangunan pabrik-pabrik megah. Para petani yang tidak sanggup atau tidak diterima menjadi buruh pabrik akhirnya menjadi pengangguran.
Pengangguran di Bekasi bertambah dengan banyaknya para pendatang dari wilayah jawa dan luar jawa untuk mengadu nasib. Pengangguran mendorong kemiskinan meningkat. Penduduk Bekasi yang berjumlah sekitar 4 jutaan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 149.686 jiwa atau sekitar 3,74 % dari jumlah penduduk berada dibawah garis kemiskinan.
II.V Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Bekasi
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
· penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
· penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
· penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
· penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
· penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negera terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
Selain faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Bekasi ada juga aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kemiskinan diantaranya :
1. Aspek sosial, disebabkan adanya keterbatasan dalam interaksi sosial dan penguasaan informasi.
2. Aspek ekonomi, disebabkan adanya keterbatasan pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, dan lemah mengantisipasi peluang.
3. Aspek psikologi, disebabkan adanya rendah diri, malas, dan rasa terisolir.
4. Aspek politik, berkaitan dengan kecilnya aspek terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, dan posisi lemah dalam mengambil keputusan.
II.VI Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Bekasi
Kategori miskin saat ini masih di maknai secara sempit, yaitu di nilai dari sisi ekonomi saja, padahal kemiskinan merupakan fenomena yang memiliki cakupan yang komplek. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini bukan menghasilkan tahapan penyelesaian masalah tetapi justru melahirkan permasalahan baru. Strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan seringkali tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Kesejahteraan warga negara tidak hanya untuk satu masa saja melainkan untuk waktu yang panjang, oleh karena itu strategi penanggulangan kemiskinan dengan biaya dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam dengan mengundang investor asing sebanyak mungkin harus segera di tata ulang, apabila tidak maka dampak dari seluruh kebijakan saat ini akan sangat menyulitkan pada waktu yang akan datang. Dampak tersebut dapat berupa bencana alam dan dampak sosial yang tidak pernah di rasakan mapun terpikirkan sebelumnya. Akhirnya biaya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar di gunakan untuk membiayai bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pendahulunya.
Strategi penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan saat ini adalah di mulai dengan menjaring kehendak rakyat, lebih menekankan pada pelayanan kebutuhan mendasar, berdasarkan pada kemandirian bangsa. Memperkuat civil society pada tingkat grass roots menjadi agenda penting untuk di lakukan secara terus-menerus. Lembaga non pemerintah menjadi aktor yang sangat penting. Pada saat yang bersamaan, penerapan prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum) dalam pengelolaan organisasi pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah. Dengan demikian pemiskinan struktural dapat di tanggulangi secara dini dan tepat.
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
· Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
· Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
· Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.












BAB III
PENUTUP

III.I Kesimpulan
Dari uraian makalah tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :
Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan.
dekat dengan ibu kota Negara, jumlah penduduk, lahan pertanian yang produktif, dan kemampuan menarik investor untuk mendirikan industri.
Kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa pengertian.
Peralihan Bekasi dari agraris ke industri menimbulkan berbagai dampak sosial diantaranya adalah kemiskinan.
Kemiskinan disebabkan banyak factor dan aspek.
Untuk menanggulangi kemiskinan harus lebih menekankan pada kebutuhan mendasar berdasarkan pada kemandirian kehidupan bangsa.

III.II Saran
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.
Upaya penanggulangan kemiskinan hingga saat ini telah banyak dilakukan terutama sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter semakin menggema dan dikenal masyarakat luas, bahkan dicari sebagian masyarakat untuk dapat menikmati program anti kemiskinan. Penyelesaian suatu masalah secara lebih strategik biasanya tidak kasatmata dan memerlukan waktu. Dalam kerangka optimalisasi program penanggulangan kemiskinan, perlu mengakomodasikan potensi keluarga miskin yang acapkali terabaikan.

tugas ekonomi pembangunan (UMKM)

PELAKU EKONOMI

UMKM

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha Makanan dan Minuman

Di Kota Bekasi

Disusun Oleh :

Nama : Rizky Rufaida Sari

NPM : 31208096

Kelas : 2DD04

UNIVERSITAS GUNADARMA

2009

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah Azza Wajalla, Rabb semesta alam. Kami memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya dan berlindung dari kejahatan dan godaan syetan yang terkutuk. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah dijalan-Nya, maka tidak ada yang dapat menyatukannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Alhamdulillah atas ridlo, rahmat, taufik, hidayah, barokah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan pembuatan Tugas Ekonomi Pembangunan. Penyusunan Tugas ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, melainkan seizin Allah SWT. Penulis tidak lupa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, untuk penyempurnaan penulisan Tugas Ekonomi Pembangunan. Semoga tugas ini dapat bermanfaat, amien.

Bekasi, November 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Cover i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I ASPEK KELEMBAGAAN 1

I.I Latar Belakang Perusahaan 1

I.II Jumlah Karyawan 1

I.III Tanggung Jawab 1

I.IV Struktur Organisasi 1

BAB II ASPEK PRODUKSI 2

II.I Jenis Produksi yang dihasilkan 2

II.II Proses Produksi 2

II.III Fasilitas Produksi 2

II.IV Cara Distribusi 2

BAB III ASPEK KEUANGAN 3

III.I Laporan keuangan 3

BAB IV PENUTUP 4

IV.I Kesimpulan 4

IV.II Saran 4

BAB I

ASPEK KELEMBAGAAN

I.I Latar Belakang Perusahaan (Usaha)

Usaha ini didirikan sejak tahun 2007 , nama usaha ini adalah Raffa Shop. Menjual berbagai macam makanan dan minuman yang terdiri dari: pempek, batagor, roti goreng, bakso goreng, aneka jus, pop ice dan lain-lain.

I.II Jumlah Karyawan

Usaha ini memiliki dua karyawan dan pemilik yang terjun langsung dalam pembuatan makanan dan minuman ini.

I.III Tanggung Jawab

Tanggung jawab usaha ini Raffa Shop dipegang langsung oleh pemilik usahanya sendiri.

I.IV Struktur Organisasi

Raffa Shop memiliki struktur organisasi yang terdapat pada gambar di bawah ini

	PENANGGUNG JAWAB &OWNER IIS

BAB II

ASPEK PRODUKSI

II.I Jenis-jenis Produksi yang Dihasilkan

Raffa shop memproduksi berbagai macam makanan dan minuman, diantaranya pempek, batagor, roti goreng, bakso goreng, aneka jus dan pop ice.

II.II Proses Produksi

Raffa Shop memproduksi makanan dan minuman setiap hari kecuali hari jumat, dengan membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Tepung Terigu

2. Sagu

3. Gula pasir

4. Gula Merah

5. Garam

6. Cabai

7. Bawang Merah

8. Bawang Putih

9. Penyedap Rasa

Prosesnya dimulai dari sore hari dengan membuat adunan(bahan) setengah jadi dan kemudian pada pagi hari semua bahan setengah jadi di bentuk berdasarkan jenis makanan.

II.III Fasilitas Produksi

Usaha ini membutuhkan berbagai macam fasilitas seperti :

1. Kompor

2. Gas

3. Plastik

4. Nampan

5. Blender

6. Wajan

7. Panci

II.IV Cara Distribusi

Cara pendistribusian usaha ini dengan menjual langsung di tempat pemilik usaha, tidak menitip pada toko-toko.

BAB III

ASPEK KEUANGAN

III.I Laporan keuangan

Modal 2.000.000

Peralatan:

· Kompor 100.000

· Gas 60.000

· Blender 85.000

· Etalase 1.200.000

· Lain-lain 200.000

Gaji karyawan 100.000

Rp. 1.645.000

Laba/keuntungan 355.000

BAB IV

PENUTUP

IV.I Kesimpulan

Usaha Raffa Shop dibentuk pada tahun 2007, menjual berbagai aneka makanan dan minuman seperti pempek, batagor, roti goreng, bakso goreng, aneka jus dan pop ice, yang dijualnya konsinyasi dengan harga berbeda-beda.

IV.II Saran

Saran kepada masyarakat di jaman globilisasi jaman yang sedang dilanda krisis ekonomi dan juga sulitnya mencari lapangan kerja lebih baik mendirikan usaha dimulai dari usaha kecil, jika dibandingkan pendapatannya juga tidak kalah dengan pegawai di perusahaan sekalipun. Asal kita mau berusaha dan bekerja keras pasti kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan.